Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza mungkin saja tengah bertikai. Tetapi kedua kelompok bersaing itu tampaknya sepakat seputar satu isu. "Membungkam sekaligus mengintimidasi para pengkritik mereka." Tentu saja, tidak mengejutkan pihak-pihak yang sudah akrab dengan ciri tidak demokratis dari PA dan Hamas.
Di bawah rejim PA dan Hamas, warga Palestina bebas mengkritik Israel sekaligus menghasut melawannya. Tetapi ketika sampai kepada kritik terhadap para pemimpin PA dan Hamas, aturan permainan pun berbeda. Kritik seperti itu dianggap "kejahatan" dan pihak yang bertanggung jawab kerapkali mendapati diri mereka beradi di balik terali besi penjara atau mengalami bentuk penyiksaan lainnya.
Ini, tentu saja, bukan apa yang mayoritas warga Palestina harapkan dari para pemimpin mereka. Pascapenandatanganan Perjanjian Oslo (Oslo Accord) serta pembentukan PA lebih dari 20 tahun silam, warga Palestina berharap bakal menyaksikan demokrasi serta kebebasan berbicara. Bagaimanapun, PA, pertama-tama di bawah Yasser Arafat dan belakangan di bawah Mahmoud Abbas terbukti tidak terlampau banyak berbeda dari sebagian besar diktator Arab di mana demokrasi dan kebebasan berpendapat serta media tidak ada.
 Otoritas Palestina, pertama-tama di bawah kekuasaan Yasser Arafat dan belakangan di bawah Mahmoud Abbas, telah membuktikan tidak banyak berbeda daripada sebagian besar dictator Arab. Di sana, demokrasi dan kebebasan berpendapat serta media tidak ada. (Photo by Abid Katib/Getty Images) |
Pada masa lalu, warga Palestina diminta berurusan dengan hanya satu rejim (PA), yang tidak menghormati kebebasan berpendapat. Namun selama 10 tahun terakhir ini mereka pun menjadi korban dari pemerintah represif lainnya (Hamas) yang memerintah Jalur Gaza dengan tangan besi dan menekan bentuk kebebasan berpendapat apapun serta menyasar siapa saja yang berani berbicara terbuka.
Warga Palestina di berbagai kawasan Tepi Barat yang dikuasai PA serta Jalur Gaza yang dikuasai Hamas hanya bisa melihat tetangga mereka di Israel dan iri karena demokrasi, ada kebebasan media serta pemerintahan yang berdasarkan hukum. Nyaris tiada hari lewat tanpa warga Palestina diperingatkan oleh PA dan Hamas bahwa mereka masih jauh dari mencapai impian mereka untuk menikmati demokrasi serta kebebasan berpendapat. Media yang bebas menjadi hal yang hanya bisa terus warga Palestina impikan.
Media Palestina di Tepi Barat berperan sebagai jurubicara PA beserta para pemimpinnya. Stasiun televisi dan stasiun milik swasta di Tepi Barat pun sudah lama sadar bahwa mereka harus mentaati perintah atau menghadapi langkah-langkah penuh hukuman sehingga merasakan tangan berat pasukan keamanan PA. Inilah sebabnya mengapa saluran media dan wartawan Palestina di Tepi Barat mundur dari upaya untuk melaporkan kisah apa pun yang merefleksikan secara negatif persoalan seputar Mahmoud Abbas serta para kroninya. Di kalangan media, ini disebut melakukan sensor sendiri, self-censorship.
Situasi di Jalur Gaza pun tidak lebih baik. Kenyataannya, sulit untuk berbicara soal adanya media di bawah kekuasaan Hamas. Hamas serta pasukan keamanannya melakukan tekanan ketat atas berbagai saluran media lokal. Para wartawan pun tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ketat. Kritik terhadap Hamas nyaris tidak terdengar dan bisa saja mendaratkan orang-orang yang bertanggung jawab dalam penjara.
Akibat tidak adanya media yang bebas mandiri di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sejumlah penulis, wartawan serta aktivis politik beralih menggunakan media sosial guna mengudarakan pemikiran sekaligus kesedihan mereka dengan sesama warga serta dunia luar. Tetapi PA serta Hamas pun sudah melihat kekuatan Facebook dan Twitter dan karena itu sudah siap bertempur melawan kritik terhadap dua platform ini.
Di bawah kekuasaan PA dan Hamas, menulis postingan / status kritis dan kontroversial di media sosial dianggap pelanggaran serius. Para pemimpin kedua pemerintahan pun menuduh siapa pun yang berani mengkritik mereka di Facebook karena "memperluas pemikiran-pemikiran mereka (extending their tongues) serta "menghina" para wakil Palestina.
Beberapa tahun silam, puluhan wartawan, blogger, akademisi serta aktivis politik Palestina dipenjara dan diperintahkan untuk diinterogasi oleh PA dan Hamas berkaitan dengan postingan FB mereka. Berbagai organisasi hak asasi manusia dan para penganjur kebebasan berbicara serta kebebasan media di seluruh dunia lebih suka melihat ke arah lain di hadapan pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh PA dan Hamas ini. Lebih jauh lagi, berbagai kelompok dan orang pro-Palestina di Barat tampaknya tidak peduli soal keadaan warga Palestina yang mengerikan di bawah PA dan Hamas. Satu-satunya "kesalahan" dan "kejahatan" yang mereka lihat ada pada pihak Israel. Dengan mengabaikan penderitaan warga Palestina yang ditindas, para aktivis dan kelompok pro-Palestina ini sebenarnya membantu PA serta Hamas dalam upaya mereka untuk membungkam suara yang berbeda serta kritik.
PA dan Hamas terus melanjutkan kebijakan mereka untuk membungkam serta mengintimidasi warga Palestina yang berani berbicara lantang menentang kurangnya kebebasan berpendapat serta demokrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza berkat tidak adanya kritik pada kalangan dunia internasional.
Baru-baru ini, misalnya, Hamas menangkat dua warga Palestina di Jalur Gaza yang memasang pernyataan kritis di Facebook; Abdallah Abu Sharekh dan Shukri Abu Oun.
Abu Sharekh adalah seorang penulis kenamaan. Dia ditangkap segera setelah dia mempostingkan sebuah komentarnya di Facebook. Isinya, mengkritik pejabat senior Hamas, Salah Bardaweel. "Kalian memerintah Jalur Gaza dengan tangan besi dan senjata api (fire)," Abu Sharek menulis, "Situasi penindasan (di Jalur Gaza) tak bisa ditoleransi. Kalian (Hamas) membawa Jalur Gaza kepada masa Abad Pertengahan."
Kritik Abu Sharekh muncul sebagai tanggapan terhadap krisis listrik di Jalur Gaza. Ribuan keluarga di sana menghabiskan hari-harinya tanpa listrik akibat perjuangan kekuasaan antara Hamas dan Otoritas Palestina. Bulan silam, PA mengumumkan bahwa ia bakal berhenti membayar Israel untuk pasukan bahan bakar untuk pembangkit listrik di Jalur Gaza. Gebrakan PA memang dirancang untuk menghukum Hamas. Tetapi Abu Sharek dan warga Palestina lainnya di Jalur Gaza menuntut Hamas bertanggung jawab atas krisis. Mereka berargumentasi bahwa "korupsi yang Hamas lakukan, khususnya penggelapan dana-dana dari Qatar memang dimaksudkan untuk membeli bahan bakar untuk pembangkit listrik menjadi alasan utama di balik krisis. Dalam komentar Facebooknya, Abu Sharek memperlihatkan bahwa para pemimpin Hamas justru sudah memasang sejumlah generator pribadi pemasok kebutuhan listrik ke rumah mereka selama pembangkit listrik mati.
Dalam gebrakan yang tidak pernah ada sebelumnya dan yang dilakukan secara terang-terangan, klan Abu Sharek pun mengeluarkan pernyataan. Pernyataan sikap itu mengecam Hamas karena menahan anak mereka karena mengungkapkan pendapatnya:
"Kami sepenuhnya menuntut tanggung jawab Hamas atas keselamatan dan kesehatan anak kami dan menyerukan berakhirnya penderitaan dia dan orang-orang yang disenanginya...Kami menolak serta mengecam tindakan apapun yang memunculkan serangan terhadap hak anak-anak kami untuk mengungkapkan pandangan-pandangan politiknya, meskipun ada permintaan maaf."
Abu Oun sementara itu ditangpak karena mempostingkan kritik yang sama terhadap Hamas di Facebook. Sebelumnya, Hamas juga menangkap wartawan Nasr Abu Foull Ahmed Qdeih serta Hazem Madi. Mereka semua dituduh menerbitkan "berita bohong" serta "menyebarkan rumor." Kejahatan mereka yang sebenarnya: mempostingkan komentar-komentar kritis soal Hamas di media sosial. Belakangan, Hamas juga menangkap aktivis politik Mohammad al-Tuli serta Amer Balousheh karena alasan yang sama.
Wartawan Palestina lain Jalur Gaza yang menjadi korban tindakan keras Hamas atas kebebasan berekspresi adalah Fuad Jaradeh, seorang koresponden Stasiun Palestine TV. Para pejabat keamanan Hamas menangkap Jaradeh setelah merazia rumahnya di kawasan pinggiran kota Tel al-Hawa, Kota Gaza. Mereka menjarah laptop serta handphone-nya. Pihak keluarga mengatakan, dia ditangkap karena postingan-postingannya yang kritis melawan Hamas.
Ada yang lucu dan menyedihkan dalam kasus ini. Otoritas Palestina yang mengkritik aksi keras Hamas atas kebebasan berpendapat di Jalur Gaza justru sudah lama menggunakan langkah-langkah yang melawan berbagai pengkritik di Tepi Barat.
Korban terakhir penindasan kebebasan publik yang dilansir PA adalah Nassar Jaradat, seorang aktivis politik berusia 23 tahun. Dia ditangkap awal pekan ini karena mengkritik pejabat senior Palestina Jibril Rajoub. Pasukan keamaan PA menangkap Jaradat setelah dia mempostingkan sebuah komentar di Facebook. Dalam komentarnya, dia mengkritik Rajoub karena mengakui hak kaum Yahudi atas Tembok Barat di Yerusalem. Semenjak itu, sebuah pengadilan PA pun memerintahkan agar Jaradat, seorang mahasiswa teknik mesin dimasukan ke dalam tahanan selama 15 hari atas tuduhan "menghina" seorang pejabat tinggi Palestina.
Tahun silam, PA memperlihatkan bahwa pihaknya tidak ragu-ragu untuk menangkap seseorang bahkan dari lingkarannya sendiri jika berani mengkritik para pemimpin Palestina. Osama Mansour, seorang pejabat senior PA ditangkap serta belakangan dipecat karena mengkritik Mahmoud Abbas karena menghadiri pemakaman Mantan Presiden Israel, Shimon Peres.
Penangkapan seperti ini sudah biasa terjadi di bawah kekuasaan PA di Tepi Barat. Hampir setiappekan, warga Palestina mendengar wartawan atau blogger atau aktivis lainnya yang sudah ditangkap atau diperintahkan untuk diinterogasi oleh pasukan keamanan PA karena tidak lebih dari mempostingkan pernyataan-pernyataan kritis terhadap pemerintah di media sosial.
Warga Palestina pun berharap bakal membentuk negara merdeka milik sendiri. Bagaimanapun, akhirnya, mereka mendapatkan dua negara terpisah; pertama di Tepi Barat dan kedua di Jalur Gaza ---akibat perebutan kekuasaan antara Otoritas Palestina serta Hamas. Tetapi tragedi yang sebenarnya yang melanda mereka adalah PA atau Hamas tidak menghormati hak asasi manusia serta kebebasan publik. Tragedi nyata mereka selama beberapa dekade silam adalah adanya kepemimpinan yang gagal --- entah itu PLO yang sekular atau organisasi Islam radikal seperti Hamas.
Melihat keadaan warga Palestina sekarang ini, sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa maju menuju pembentukan negara yang berhasil dengan hukum, tatatertib serta penghormatan terhadap kebebasan publik serta demokrasi.
Khaled Abu Toameh, adalah wartawan Arab-Israel pemenang sejumlah penghargaan jurnalistik yang berbasis di Yerusalem, Israel.