 Pemerintah Jerman menolak melarang seluruh kelompok teroris Hizbullah. Menteri Luar Negeri Heiko Maas baru-baru ini mengulangi pernyataan bahwa Pemerintah Jerman membedakan antara aktivitas Hizbullah yang sah dan tidak sah di Jerman. Foto: Parlemen Jerman dalam sebuah sesi, 18 Desember 2019. (Sumber foto: Michele Tantussi/Getty Images). |
Parlemen Jerman mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat yang menyerukan Pemerintah Jerman untuk melarang kegiatan kelompok teroris Libanon yang didukung Iran, Hizbullah di Jerman. Dalam Bahasa Arab, Hizbullah berarti "Partai Allah".
Langkah itu dipuji sebagai "penting," "signifikan," dan " krusial." Partai Demokrat Kristen yang berhaluan moderat kanan dan Partai Demokrat Sosial yang berhaluan moderat, dua partai besar pembentuk koalisi yang berkuasa di Jerman pun mendukung. Selain keduanya, Partai Demokrat Bebas yang berhaluan liberal klasik pun turut mendukung.
Resolusi tersebut, bagaimanapun, tidak sepenuhnya melarang Hizbullah. Sikap itu tampaknya hendak memberikan perlindungan politik kepada Pemerintah Jerman. Dengan demikian, Jerman bisa mengklaim bahwa dia sudah melarang keberadaan kelompok itu bahkan meski jika dia tidak melakukannya sekalipun.
Kanselir Jerman Angela Merkel memang menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk melarang Hizbullah. Tetapi dia menolak melakukannya. Hizbullah, menurut penilaian intelijen Jerman, memiliki lebih dari 1.000 mata-mata di Jerman,
Resolusi sepanjang tiga halaman itu disahkan pada 19 Desember 2019 lalu. Judulnya, "Aksi Efektif terhadap Hizbullah" ("Wirksames Vorgehen gegen die Hisbollah") - Terjemahan singkat teks tersebut berbunyi:
"Karena sejarah kita, Jerman mempunyai tanggung jawab khusus atas Negara Yahudi Israel yang demokratis. Keamanan dan hak Israel untuk hidup menjadi bagian raison d'état Jerman [Staatsräson]. Bundestag (baca; Parlemen Jerman) menyerukan kepada pemerintah federal untuk menentang para aktor di Timur Tengah yang mempertanyakan hak Israel untuk hidup atau secara terbuka mengancam keamanannya. Selain kebijakan Iran yang terus-menerus agresif, pasukan anti-Israel yang terpenting ini adalah kelompok teroris Hizbullah, yang terkait erat dengan Iran. Karena kehadirannya yang tersebar luas ia juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas seluruh Timur Tengah.
"Bundestag Jerman berkomitmen terhadap tanggung jawab khusus Jerman atas Israel dan keamanannya. Ia mematuhi solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB dalam berbagai resolusi; ada Negara Israel Yahudi yang demokratis dalam batas yang aman serta sebuah Negara Palestina yang merdeka, demokratis dan aktif.
"Menurut pemerintah federal, para pendukung Hizbullah pertama-tama menggunakan Jerman sebagai tempat mengundurkan diri sekaligus logistik. Para pengikutnya berada di bawah pengawasan ketat Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi [sebuah badan intelijen dalam negeri Jerman]. Ada sekitar 1.000 pendukung Hizbullah di Jerman, dan jumlah ini terus saja meningkat. Hizbullah saat ini tidak dapat dilarang karena struktur asosiasinya saat ini tidak dapat ditentukan.
"Pemerintah federal telah mengambil langkah-langkah menentang penyebaran dan dukungan Hizbullah di Jerman. Pada 2008 lalu misalnya, Pemerintah Jerman melarang Stasiun Televisi 'Al Manar TV' dan pada 2014, melarang 'Proyek Yatim Piatu Libanon' beroperasi. Pada 2018 saja, Jaksa Agung Federal [Generalbundesanwalt] di Pengadilan Federal [Bundesgerichtshof] sudah memulai 36 investigasi terhadap orang-orang yang terkait dengan Hizbullah....
"Menurut Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi, seharusnya diduga (expected) bahwa Hizbullah akan terus merencanakan dan melakukan aksi teroris terhadap Israel atau kepentingan Israel di luar Timur Tengah. Komitmen kita terhadap perlindungan Negara Israel juga mensyaratkan bahwa aliran dana dari Jerman yang berfungsi membiayai Hizbullah di Timur Tengah, dicegah dengan segala cara.
"Bundestag Jerman memandang sebagai prioritas mendesak pendekatan nasional dan umum Eropa yang konsisten terhadap kegiatan organisasi teroris Hizbullah ....
"Bundestag Jerman meminta pemerintah federal untuk:
"1. Terus memantau dari dekat kegiatan para pendukung Hizbullah, khususnya di Jerman, dan mengejarnya dengan segala cara berdasarkan aturan hukum. Ini juga termasuk upaya untuk memerangi pencucian uang dan mencegah pendanaan teroris dari Jerman;
"2. Menerapkan larangan beraktivitas [Betätigungsverbot] pada Hizbullah untuk mencegah aktivitas apa pun dari perwakilan organisasi itu di Jerman yang bertentangan dengan prinsip pemahaman internasional [untuk menghormati semua orang];
"3. Mengabaikan pemilahan konseptual Hizbullah menjadi sayap politik dan militer lalu sampai kepada penilaian bersama pada tingkat Eropa untuk membuat daftar kelompok;
"4. Terus aktif mengadvokasi hak Negara Yahudi Israel yang demokratis serta kepentingan keamanan sah Negara Israel sebagai prinsip utama kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman;
"5. Ambil langkah-langkah, bersama dengan mitra internasional, untuk mengurangi pengaruh Hizbullah di Timur Tengah, khususnya di Suriah."
Pemerintah Jerman pernah melarang "sayap militer" Hizbullah pada 2013. Langkah itu dilakukan setelah kelompok itu terlibat dalam pemboman sebuah bis yang mengangkut para turis Israel di Burgas, Bulgaria, Juli 2012. Lima warga Israel tewas terbunuh dalam serangan itu.
Jerman, bagaimanapun menolak melarang "sayap politik" Hizbullah, yang terus mengumpulkan dana di negara itu. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman, Niels Annen, pernah mengatakan bahwa larangan semacam itu bakal kontraproduktif karena "kita fokus pada dialog." Komentarnya dipahami sebagai berarti bahwa Pemerintah Jerman tidak ingin merusak hubungan sekaligus reputasinya dengan negara sponsor Hizbullah, Republik Islam Iran.
Sebaliknya, Inggris, Belanda, Israel, Amerika Serikat dan 22 negara anggota Liga Arab serta 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk tidak melihat perbedaan antara sayap militer dan sayap sipil Hizbullah. Mereka semua melarang kelompok itu secara keseluruhan. Dan memang, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, pernah dengan jelas mengatakan bahwa kelompok itu secara struktural bersatu:
"Kami tidak punya sayap militer dan sayap politik. Kami tidak punya Hizbullah di satu sisi dan partai perlawanan di sisi lain .... Setiap elemen Hizbullah, mulai dari komandan hingga anggota serta berbagai kemampuan kami siap melayani perlawanan. Kami memang tidak punya apa-apa namun perlawanan sebagai prioritas. "
Pada tanggal 28 November, Majalah Berita Jerman Der Spiegel melaporkan bahwa Pemerintah Jerman telah memutuskan melarang Hizbullah secara keseluruhan. Juga bahwa pengumuman resminya akan dibuat selama pertemuan para menteri dalam negeri [Innenministerkonferenz] 16 negara bagian Jerman pada awal Desember. Der Spiegel menulis:
"Ini berarti kegiatan dan anggota milisi di Jerman diperlakukan sama dengan kelompok PKK dari Kurdi dan Negara Islam. Semua kegiatan Hizbullah akan dilarang di Jerman. Misalnya, bendera milisi teror Libanon (bergambar senapan berwarna hijau pada latar belakang kuning) seharusnya tidak lagi ditampilkan. "
Seorang jurubicara kementerian dalam negeri kemudian membantah laporan itu. Selain itu, tidak ada keputusan yang diumumkan selama atau pasca-pertemuan para Menteri Dalam Negeri Jerman.
Gagasan untuk melarang Hizbullah secara keseluruhan pertama kali diusulkan oleh partai konservatif Partai Alternatif untuk Jerman (AfD). Parlemen Jerman menindaklanjutinya dengan membahas persoalan itu, Juni 2019, tetapi akhirnya menolak gagasan untuk melarang Hizbullah. AfD lalu meminta pemerintah "memeriksa apakah ada syarat untuk melarang Hizbullah sebagai sebuah organisasi, dan, jika perlu, mengeluarkan larangan dan segera menerapkannya." Anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa lantas mengatakan bahwa mereka perlu lebih jauh untuk menyelidiki masalah ini.
Kala itu, pengarang resolusi anggota parlemen dari AfD, Beatrix von Storch, mengatakan:
"Hizbullah itu organisasi terroris. Pemerintah Berlin mengklaim bahwa kalian harus membedakan antara sayap politik Hizbullah yang sah dari sayap teroris yang tidak sah. Ini tidak masuk akal kami atau para pemilih.
"Tujuan Hizbullah adalah supaya Israel dan warga Yahudi hancur. Kita seharusnya tidak menawarkan tempat perlindungan yang aman bagi mereka untuk bersembunyi di Jerman kemudian mendanai perjuangan bersenjata mereka di Libanon dari kawasan kita untuk melawan Israel."
Partai AfD karena itu tidak memberikan suara selama pemungutan suara soal resolusi Bundestag yang disahkan 19 Desember lalu. Von Storch menekankan penting untuk tidak sekedar melarang seluruh Hizbullah di Jerman tetapi juga membubarkan perkumpulan masjid-masjidnya kemudian mendeportasi semua pendukungnya dari Jerman. Dikatakannya bahwa fakta bahwa partai-partai lain, setelah ditunda selama enam bulan, mendiskusikan soal larangan atas aktivitas Hizbullah di Jerman menjadi bukti AfD sudah berhasil. Bagaimanapun, katanya, resolusi Bundestag itu gagal:
"Melarang aktivitasnya saja sungguh tidak memadai. Juga tidak tepat ketika memerangi sebuah organisasi teroris. Karena itu kami menyerukan adanya larangan menyeluruh atas Hizbullah di Jerman dan membubarkan asosiasi masjidnya. Para anggota Hizbullah di Jerman, berikut sekitar 1.000 pengikutnya harus diusir secepatnya berdasarkan Bagian 53 Undang-Undang tentang Tempat Tinggal (Residence Act). Ini juga sesuai dengan persyaratan resolusi anti-Semitisme yang diusulkan Bundestag, yang secara eksplisit menyerukan ada langkah-langkah untuk memerangi anti-Semitisme, termasuk mengakhiri masa menetap yang berkelanjutan bagi para pelanggar hukum. Jika langkah itu tidak diberlakukan atas para pendukung Hizbullah, yang ingin 'menyerang orang Yahudi dengan gas beracun' dan menghancurkan Israel, maka pada siapa langkah itu diterapkan? Kami menyerukan kepada pemerintah federal untuk sepenuhnya melarang Hizbullah sebelum Hari Al-Quds [Hari Yerusalem] yang akan datang. "
Von Storch sedang merujuk pada demonstrasi tahunan, yang disponsori Iran dan didukung oleh anggota Hizbullah di seluruh penjuru Jerman. Kala itu, sambil mengibarkan Bendera Hizbullah, para demonstran menyerukan supaya Israel dihancurkan.
Berbagai pihak lain menyambut resolusi anti-Hizbullah sebagai langkah awal yang penting. Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan bahwa resolusi Bundestag "menjadi langkah penting dalam perjuangan internasional melawan terorisme, khususnya terhadap organisasi teroris Hizbullah dan pelindungnya Iran." Dia lalu menambahkan:
"Kami menyambut baik resolusi penting yang diadopsi hari ini oleh Bundestag Jerman, yang menyerukan Hizbullah apa adanya: sebuah organisasi teror yang disponsori Iran, tanpa membedakan sayap militer dan politiknya.
"Hizbullah tidak hanya mengancam warga sipil Israel, tetapi juga merusak kedaulatan Libanon dan stabilitas regional. Kami berharap resolusi ini akan mendorong pihak-pihak lain di Eropa untuk mengambil tindakan serupa.
"Dunia harus bersatu melawan Hizbullah, menetapkannya sebagai organisasi teroris, dan menjatuhkan sanksi keras terhadapnya untuk mencegah organisasi itu melakukan kegiatan teroris atas nama Iran."
Duta Besar Israel untuk Jerman, Jeremy Issacharoff, dalam sebuah wawancara dengan The Times of Israel, mengatakan:
"Kami menyambut baik resolusi penting yang signifikan yang dijalankan hari ini oleh Bundestag, yang mengkaitkan Hizbulah apa adanya. Dia itu sebuah organisasi teroris. Tidak ada beda antara sayap militer dan sayap 'politik.'
"Hizbullah diindokrinasi, dilatih dan didanai Iran sehingga menjadi ancaman. Bukan saja bagi warga sipil Israel, tetapi juga menghancurkan kedaulatan Libanon dan stabilitas kawasan. Seperti diperlihatkan oleh resolusi itu, dia menjadi ancaman langsung bagi kepentingan keamanan Jerman dan Israel."
"Kebijakan luar negeri harus mencerminkan kenyataan sehingga resolusi Bundestag jelas menjadi langkah penting yang kami harap akan mendorong orang lain untuk mengambil tindakan serupa terhadap Hizbullah."
Jurubicara urusan dalam negeri kelompok parlemen dari Partai CDU / CSU, Mathias Middelberg, mengatakan:
"Tidak dapat diterima bahwa Hizbullah mengobarkan perang teroris melawan Israel di Timur Tengah. Juga tidak bisa diterima bahwa aksi ini dibiayai, antara lain, oleh kegiatan jahat di seluruh dunia. Mengingat tanggung jawab khusus Jerman atas Israel, oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah federal untuk melarang semua kegiatan bagi Hizbullah di Jerman. Para pelanggarnya harus dihukum secara konsisten.
"Selain itu, harus diabaikan pemisahan antara sayap politik dan militer. Hizbullah secara keseluruhan harus ditempatkan dalam daftar teror Uni Eropa. Tindakan ini dapat membekukan jauh lebih luas dana dan aset Hizbullah di Eropa daripada sebelumnya."
Jaringan Kepemimpinan Eropa (ELNET), sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memperkuat hubungan Eropa-Israel, mengatakan bahwa resolusi tersebut merupakan "tonggak penting dalam menjaga kehidupan Yahudi di Jerman."
Duta Besar Amerika untuk Jerman, Richard Grenell, mengatakan bahwa Pemerintah Amerika siap membantu Jerman dalam upayanya melawan Hizbullah:
"Kami siap mendukung pemerintah melaksanakan larangannya itu dan akan terus membantunya dalam segala upaya untuk menolak ruang operasi kelompok teror paling bersenjata dunia di Jerman. Pemungutan suara hari ini menjadi pengakuan atas terorisme internasional Hizbullah yang destruktif sekaligus tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kegiatannya di seluruh Eropa. "
Mendengar itu, Menteri Luar Negeri Jerman yang berasal dari Partai Sosial Demokrat, Heiko Maas, menolak bahwa pihaknya sudah melarang Hizbullah secara keseluruhan. Dia malah baru-baru ini rmengulangi lagi sikap Pemerintah Jerman untuk membedakan antara kegiatan Hizbullah yang sah dan tidak sah di Jerman:
"Realitas politik Libanon itu rumit. Bagaimanapun, kenyataan ini tidak boleh mencegah kita menghentikan berbagai sarana yang tersedia bagi kita di Jerman berdasarkan supremasi hukum untuk melawan kegiatan kriminal dan teroris Hizbullah."
Kenyataannya, memang, selama kebijakan luar negeri Jerman dipimpin oleh Maas, Pemerintah Jerman telah menjadi pendukung utama resolusi anti-Israel di PBB. Pada tahun 2018, misalnya, dari 21 resolusi PBB anti-Israel, Jerman menyetujui 16 resolusi dan abstain pada empat resolusi lainnya. Pada Mei 2016, Jerman menyetujui resolusi PBB yang memalukan, yang disponsori bersama oleh kelompok negara-negara Arab beserta delegasi Palestina. Selama pertemuan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), negara-negara itu secara tidak adil menuding Israel sebagai satu-satunya pelanggar dunia dalam bidang " kesehatan mental, fisik dan lingkungan. "
Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen, karena itu dikelompokkan oleh Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat sebagai salah satu dari 10 tokoh anti-Semit global 2019 karena obsesinya terhadap Israel di PBB.
Rabbi Abraham Cooper dari Wiesenthal Center karena itu menulis:
"Kami cantumkan nama Duta Besar Heusgen pada daftar tertinggi sepuluh insiden anti-Semit dan anti-Israel secara khusus karena berbagai tindakan yang diambilnya berikut kata-kata yang diucapkannya akhir-akhir ini di PBB. Ketika mendefenisikan anti-Semitisme selama abad ke-21, Simon Wiesenthal Center diarahkan oleh panduan 3 D karya Natan Sharansky. Panduan itu mendefenisikan ketika kritik anti-Israel menemukan anti-Semitisme: maka ada delegitimasi, standar ganda dan tudingan sebagai penjahat."
Terkait kenyataan itu, surat kabar terbesar Jerman Bild, merangkumnya seperti ini:
"Masih tetap perlu dilihat sejauh manakah Pemerintah Federal Jerman mematuhi usulan Bundestag sehingga sungguh-sungguh 'menguras semua sumberdaya aturan hukum' untuk menghentikan pencucian uang Hizbullah dan pemberian dana kepada teroris di Jerman."
Soeren Kern adalah Mitra Senior Lembaga Kajian Gatestone Institute yang berbasis di New York.