PRANCIS SEDANG DILANDA HURUHARA---Para migran yang berdatangan dari Afrika dan Timur Tengah menyebarluaskan kekacauan serta situasi tidak aman di banyak kota negeri itu. Kawasan mahaluas yang umumnya dikenal sebagai "hutan rimba Calais" memang baru dibingkar. Tetapi, daerah-daerah kumuh lain justru sedang dibangun setiap hari. Di Paris bagian timur, jalanan penuh pepak dengan papan-papan bergelombang berutupkan taplak berminyak. Kekerasan menjadi peristiwa umum. "Zona larangan bepergian" Prancis nomor 572, yang secara resmi dirumuskan sebagai "kawasan perkotaan yang rawan" semakin berkembang. Polisi yang mendekati mereka kerapkali menderita akibatnya. Baru-baru ini, sebuah mobil polisi yang dikendarai menuju tengah-tengah aksi penyerangan dibakar sementara polisinya dilarang keluar. Jika diserang, polisi disuruh oleh atasan mereka untuk lari dari tempat kejadian, daripada melakukan aksi balas dendam. Banyak perwira polisi marah, karena harus bersikap seperti penakut. Mereka lalu mengorganisasi diri melancarkan demonstrasi. Tidak ada serangan terjadi sejak seorang imam Katolik dibantai di Saint-Etienne-du-Rouvray, 26 Juli 2016 lalu, tetapi dinas intelijen melihat bahwa kaum jihadis justru sudah kembali dari Timur Tengah dan siap beraksi dan bahwa kerusuhan mungkin meledak di mana saja, kapan saja dengan dalih apa saja.
Walau repot terbebani dengan situasi dalam negeri hampir tak bisa dikendalikannya, Pemerintah Prancis masih campur tangan dalam urusan-urusan dunia. Urusan "negara Palestina" misalnya masih menjadi cita-cita yang disukainya. Israel pun masih menjadi kambing hitam favorit.
Musim semi lalu, meski para teroris Prancis dan Palestina sedang berada dalam kondisi yang mengerikan, Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault memaklumkan bahwa sudah "mendesak" untuk meluncurkan kembali "proses perdamaian" serta mendirikan sebuah Negara Palestina. Prancis karena itu menghadiri konperensi internasional yang diselenggarakan di Paris, 3 Juni lalu. Israel atau Palestina tidak diundang. Konperensi pun gagal. Meski demikian, tetap saja konperensi menyimpulkan dengan pernyataan hambar tentang "perlunya imperatif" untuk "terus maju."
Prancis tidak berhenti di sini saja. Pemerintah memutuskan untuk mengorganisasikan sebuah konperensi baru Desember ini. Kali ini, dengan Israel dan Palesina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengingatkan bahwa Israel tidak membutuhkan para perantara dalam hal ini dan karena itu menolak undangan. Sebaliknya, para pemimpin Palestina menerima. Saek Erekat, Jurubicara Otoritas Palestina mengucapkan selamat kepada Prancis. Ditambahkannya bahwa tidaklah mengejutkan bahwa Otoritas Palestina telah "menyarankan" pemikiran Prancis.
Kini Donald Trump adalah Presiden AS terpilih dan Newt Gingrich agaknya bakal memainkan peran penting dalam Pemerintah Trump. Beberapa tahun lalu Gingrich pernah mengatakan tidak ada persoalan seperti rakyat Palestina. Dan pekan lalu dia tambahkan lagi bahwa pemukiman-pemukiman yang dibangun Israel sama sekali bukanlah hambatan menuju perdamaian. Dengan demikian, konperensi Desember ini nanti terlihat bakal gagal lagi.
Bagaimanapun, diplomat Prancis sedang bekerja sama dengan pejabat Palestina. Mereka tengah menyusun sebuah Resolusi PBB agar Negara Palestina diakui dalam batas kawasan sesuai dengan perjanjian tahun 1967" (yaitu batas-batas gencatan senjata 1949), tanpa ada perjanjian damai. Tampaknya mereka berharap Presiden AS yang bakal meninggalkan jabatannya Barrack Obama tidak menggunakan veto Amerika terhadap Dewan Keamanan PBB, sehingga memungkinkan resolusi diterima. Tidak ada kepastian sama sekali bahwa Barack Obama tidak ingin mengakhiri masa kepresidenannya dengan cara yang jelas-jelas subversif. Jadi sangat mungkin bahwa Prancis bakal gagal lagi di sana. Sekali lagi gagal.
Bertahun-tahun, Prancis hendak membangun seluruh kebijakan luar negerinya dengan bersekutu dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); sebuah organisasi yang terdiri dari 56 negara Islam ditambah Palestina. Awalnya, Prancis mungkin saja mendambakan diri menggantikan Amerika sebagai negara adidaya dunia, memperoleh minyak bumi dengan harga murah, perundingan bisnis dengan negara Islam kaya minyak serta doa tidak bakal ada terorisme dalam negeri. Semua empat hal itu sudah gagal. Jadi jelaslah bahwa Prancis punya lebih banyak persoalan yang hendak diselesaikan.
Prancis ngotot karena sudah putus asa mencoba membatasi persoalan yang mungkin saja tidak bisa diselesaikannya.
Para era 1950-an Prancis berbeda dari yang sekarang. Kala itu, dia temannya Israel. "Cita-cita Palestina" tidak ada. Perang pecah di Aljazair. Dan kala itu, sebagian besar politisi Prancis bahkan tidak mau berjabatan tangan dengan teroris yang tidak menyesali perbuatannya.
Semuanya berubah seiring dengan berakhirnya Perang Aljazair. Charles de Gaulle menyerahkan Aljazair kepada sebuah gerakan teroris bernama National Liberation Front (Fron Pembebasan Nasional). Dia bahkan kemudian melanjutkan dengan membangun reorientasi strategis kebijakan luar negeri Prancis, sehingga menyingkapkan apa yang dia sebut sebagai "Arab policy of France." (Kebijakan Prancis atas Arab).
Prancis kemudian menandatangani berbagai perjanjian dagang dan militer dengan para diktator Arab. Untuk merayu para sahabat barunya, dia pun dengan penuh semangat menerapkan kebijakan anti-Israel. Ketika tahun 1970-an terorisme berupa pembajakan pesawat ditemukan oleh Palestina, dan seiring dengan pembunuhan para atlit Israel di Olimpiade Munich, "Palestina" pun mendadak menjadi "cita-cita suci" serta alat yang bermanfaat untuk mengungkit dunia Arab, Prancis lalu menggunakan "cita-cita" itu menjadi "benar-benar pro-Palestina.
Palestina lalu mulai memanfaatkan terorisme internasional. Prancis pun memilih untuk menerima terorisme itu, sejauh Prancis tidak terganggu. Pada waktu yang bersamaan, Prancis menyambut gembira imigrasi massal dari dunia Muslim Arab, yang jelas-jelas menjadi bagian dari keinginan Muslim untuk menyerbarluaskan Islam. Penduduk Muslim sejak itu bertambah jumlahnya, namun gagal berasimilasi.
Prancis tetap tidak melihat persoalan kala itu, tetapi justru menempatkan dirinya dalam jebakan. Dan jebakan itu kini sedang menutup.
Populasi Muslim Prancis tampaknya anti-Prancis, dalam arti terkait dengan nilai-nilai Yudeo-Kristen, Pencerahan. Mereka hanya pro-Prancis sejauh Prancis tunduk kepada tuntutan-tuntutan Islam. Karena kaum Muslim Prancis juga pro-Palestina, maka secara teroritis seharusnya tidak ada masalah. Tetapi, Prancis meremehkan dampak dari bangkitnya kaum ekstremis Islam di dunia Mulim dan sekitarnya.
Makin lama, kaum Muslim Prancis menganggap diri Muslim first atau Muslim yang utama. Banyak yang mengklaim bahwa Barat sedang berperang dengan Islam; mereka melihat Prancis dan Israel sebagai bagian dari Barat sehingga mereka berperang melawan keduanya. Mereka melihat Prancis itu anti-Israel dan pro-Palestina, tetapi juga melihat bahwa beberapa politisi Prancis menjaga hubungan dengan Israel. Karena itu mereka agaknya berpikir bahwa Prancis tidak anti-Israel dan tidak benar-benar pro-Palestina.
Mereka melihat Prancis bertoleransi kepada terorisme Palestina dan tampaknya tidak mau tahu mengapa Prancis bakal memerangi terorisme Islam di tempat-tempat lain.
Guna menyenangkan hati kaum Muslimnya, Pemerintah Prancis mungkin percaya dia tidak punya pilihan lain daripada menjadi pro-Palestina dan sejauh memungkinkan anti-Israel ---bahkan terlihat jika kebijakan itu benar-benar gagal dalam berbagai polling pendapat umum.
Tak diragukan lagi, Pemerintah Prancis melihat bahwa dirinya tidak mampu mencegah apa yang nampaknya semakin terlihat seperti bencana yang mengintip negeri itu. Dan memang, bahaya itu terjadi.
Pemerintah Prancis yang kini berkuasa, barangkali berharap agak menunda adanya bahaya serta menghindari perang saudara meletus. Barangkali mereka berharap "zona larangan bepergian" tidak bakal meledak ---sedikitnya saat mereka berkuasa (on their watch).
Prancis kini punya 6 juta Muslim, 10 persen dari populasi. Persentasenya meningkat. Berbagai polling pendapat umum memperlihatkan bahwa sepertiga dari Muslim Prancis menginginkan hukum Shariah Islam ditetapkan penuh. Mereka juga memperlihatkan bahwa sebagian mayoritas umat Muslim Prancis mendukung jihad, khususnya jihad melawan Israel, sebuah negara yang mereka ingin lihat terhapus dari permukaan bumi.
Organisasi Muslim Prancis kenamaan, Persatuan Organisasi-Organisasi Islam Prancis adalah Ikhwanul Muslim cabang Prancis, sebuah gerakan yang seharusnya didaftarkan sebagai sebuah organisasi teroris karena keinginan terbukanya untuk menggulingkan pemerintahan Barat.
Ikhwanul Muslim pertama-tama didanai oleh Qatar, negara yang banyak berinvestasi di Prancis --- dan yang memiliki kemewahan karena punya pangkalan udara AS sendiri di negerinya.
Sebaliknya, warga Yahudi meninggalkan Prancis dalam jumlah besar. Dan itu tidak berhenti. Sammy Ghoslan, Presiden Biro Kewaspadaan Nasional terhadap Anti-Semitisme selama bertahun-tahun berulang-ulang mengatakan bahwa, "Lebih baik pergi daripada melarikan diri dari Prancis." Dia sendiri pernah dirampok. Mobilnya dibakar. Dia lalu tinggalkan Prancis. Dan kini, dia berdiam di Israel.
Populasi Prancis yang lain jelas melihat betapa seriusnya apa yang sedang terjadi kini. Beberapa dari mereka marah dan berada dalam suasana revolusi; beberapa tampaknya menerima nasib terburuk: kaum radikal Islam bakal mengambil alih Eropa.
Pemilu Prancis akan diselenggarakan Mei 2017. Presiden Prancis François Hollande sudah kehilangan semua kepercayaan. Tidak ada peluang baginya untuk terpilih kembali. Siapapun yang meraih kekuasaan bakal mengalami tugas yang sulit.
Prancis tampaknya tidak percaya lagi kepada Nicolas Sarkozy. Mungkin mereka akan memilih antara Marine Le Pen, Alain Juppé atau François Fillon.
Marine Le Pen adalah kandidat presiden dari Fron Nasional yang berhaluan ekstrim kanan.
Alain Juppé adalah Walikota Bordeaux. Kerapkali dia berkampanye bersama Tareq Oubrou, imam masjid kota itu. Hingga baru-baru ini, Tareq Oubrou adalah seorang anggota Ikhwanul Muslim. Alain Juppé tampaknya bakal yakin situasi kacau balau yang kini melanda negeri itu bakal tenang jika Prancis benar-benar takluk.
François Fillon mungkin menjadi kandidat presiden berhaluan moderat kanan. Baru-baru dia mengatakan bahwa "sektarianisme Islam" memunculkan "persoalan di Prancis." Juga dikatakannya bahwa jika Negara Palestina tidak segera diciptakan, Israel bakal jadi "ancaman utama bagi perdamaian dunia."
Tiga tahun silam, filsuf Prancis, Alain Finkielkraut menerbitkan sebuah buku. Judulnya, The Unhappy Identity (L'identité malheureuse) atau Identitas yang tidak Membahagiakan. Isinya menjelaskan berbagai bahaya yang melekat pada Islamisasi Prancis dan gangguan-gangguan penting yang tumbuh dari sama. Juppé sebaliknya memilih slogan kampanye yang menentang buku Finkielkraut, dengan menulis buku lain. Judulnya, "The Happy Identity" (Identitas yang Membahagiakan).
Sejak buku Alain Finkielkraut terbit, buku-buku bernada pesimis lain juga diterbitkan dan menjadi best-seller di Prancis. Pada Oktober 2014 lalu, kolomnis Eric Zemmour menerbitkan bukunya, The French Suicide (Le suicide français), Bunuh Diri Prancis. Beberapa pekan lalu, dia terbitkan buku lain lagi, A Five-Year Term for Nothing (Un quinquennat pour rien), Masa Kerja Lima Tahun yang Sia-sia. Dia memang menjelaskan apa yang dia lihat sedang terjadi pada Prancis: "ada invasi, kolonisasi dan eksplosi."
Zemmour mendefenisikan datangnya jutaan Muslim di Prancis selama lima dekade terakhir sebagai invasi dan datangnya rombongan migran buas baru-baru ini sebagai kelanjutan dari invasi ini. Digambarkannya terbentuknya "kawasan larangan bepergian" sebagai terciptanya kawasan Islam di tanah Prancis yang merupakan bagian utuh dari proses kolonisasi.
Dia menulis bahwa ledakan kerusuhan yang meledak luas menjadi tanda dari ledakan langsung; bahwa cepat atau lambat, revolusi akan mendapatkan tanah pijakannya.
Buku lain berjudul "Akankah Lonceng Gereja Kembali Berbunyi Besok?" (Les cloches sonneront-elles encore demain?) baru saja diterbitkan oleh mantan anggota Pemerintah Prancis, Philippe de Villiers.
Villiers mencatat hilangnya gereja-gereja di Prancis yang digantikan dengan masjid-masjid. Dia juga menyebutkan adanya "kawasan tidak bepergian" dengan ribuan senjata perang (senapan serbu AK 47, pistol Tokarev, senjata anti-tank M80 Zolja, dll). Dia menambahkan bahwa senjata-senjata mungkin tidak digunakan----tetapi bagaimanapun, kaum radikal Islam sudah menang.
 Dalam buku barunya, "Akankah Lonceng Gereja Kembali Berbunyi Besok?", Philippe de Villiers mencatat hilangnya gereja di Prancis yang berganti dengan masjid. Gambar atas, polisi huru-hara Prancis menyeret seorang imam dan umatnya keluar dari gereja St. Rita di Paris, pada 3 Agustus 2016 lalu, sebelum dihancurkan sesuai jadwalnya. Menghadapi tindakan itu, pemimpin Fron Nasional Marine Le Pen dengan marah mengatakan: "Apakah yang terjadi jika mereka membangun tempat parkir di tempat masjid Kaum Salafi dan bukan di gereja kita? " (Sumber foto: suntingan video RT). |
Tanggal 13 Nopember 2016, Prancis menandai ulang tahun pertama serangan Paris. Berbagai tanda peringatan justru membuka selubung mata setiap tempat kejadian, tempat banyak orang tewas terbunuh. Plakat-plakat itu bertuliskan, "Sebagai kenangan terhadap para korban yang tewas terbunuh dan terluka akibat serangan." Sama sekali tidak disebutkan serangan itu dilakukan oleh jihadis brutal. Pada sore hari setelah serangan, Stasiun sepakbola Bataclan kembali dibuka dengan konser dari Band Sting. Lagu terakhir konser itu adalah "Insyah Allah". Manajemen Bataclan juga melarang dua anggota band dari AS Eagles of Death Metal untuk memasuki ruang konser. Padahal, kelompok band itu sedang berada di pangggung ketika serangan terjadi. Beberapa pekan setelah serangan, Jesse Hughes, penyanyi utama band itu berani mengkritik kaum Muslim yang terlibat. Menghadapi kritik, Direktur Bataclan pun berbicara tentang Hughes, "Ada hal-hal yang memang tidak bisa anda maafkan."
Dr. Guy Millière, seorang professor pada Universitas Paris dan pengarang 27 buku tentang Prancis dan Europa.