Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini kini memimpin upaya untuk membangun aliansi pan-Eropa yang populis yang menentang pemerintah pro-Eropa demi masa depan Uni Eropa. Tujuannya, supaya bisa merebut kembali kedaulatan negara dari para birokrat Brussels yang tidak dipilih lewat Pemilu kemudian mengembalikan kekuasaan kunci Uni Eropa kepada ibukota negara-negara.
Jerman dan Perancis, yang mengangkat diri sebagai wali integrasi Eropa pun menanggapinya. Rencana tandingan ambisius pun mereka luncurkan. Caranya, dengan membuat Uni Eropa, sebagai sebuah "kekuasaan yang lebih tegas di panggung dunia."
Pertikaian ini mengancam Uni Eropa. Antara kaum nasional yang menentang Eropa untuk maju (Eurosceptic) dan kaum globalis pecinta Eropa (Europhile globalists). Dengan demikian, dia memanaskan suasana pekan dan bulan mendatang, sebelum Pemilu Parlemen Eropa berlangsung penghujung Mei 2019 nanti.
Salvini kini menjadi politisi paling kuat Italia. Selama kunjungannya ke Warsawa, 9 Januari lalu, dia mengatakan bahwa kaum populis Italia dan Polandia seharusnya memantik adanya "Musim Semi Eropa" lalu memaksakan terbentuknya "keseimbangan baru" pengganti pengaruh Jerman dan Perancis dalam lingkungan Parlemen Eropa.
"Eropa yang bakal diciptakan Juni nanti bakal berbeda dari Eropa yang sekarang, yang dikelola oleh para birokrat. Di Eropa, orang senantiasi berbicara tentang poros Perancis – Jerman. Kami tengah mempersiapkan keseimbangan baru sekaligus energi baru di Eropa. Bakal ada rencana aksi gabungan yang menyuntikkan Eropa dengan darah baru, kekuatan baru, energi baru. Polandia serta Italia bakal menjadi protagonist musim semi Eropa baru ini, membangkitkan kembali nilai-nilai Eropa sejati ini tanpa banyak birokrasi serta lebih banyak karya dan keluarga. Dan di atas semuanya itu, lebih aman."
Salvini dengan demikian, berupaya menciptakan sebuah blok politik baru. Julukannya "aliansi negara-negara berdaulat." Blok itu menyatukan kaum nasionalis dan populis dari seluruh penjuru Eropa untuk bersaing dalam Pemilu mendatang bagi Parlemen Eropa. Tujuannya, hendak menegaskan kembali kedaulatan bangsa dengan mengubah komposisi politis Parlemen Eropa serta dengan memperluas badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa dan akhirnya Dewan Eropa, tempat para pemimpin bangsa-bangsa membuat berbagai keputusan Uni Eropa yang terpenting.
Anggota Parlemen Eropa yang mengatasi batasan negara-negara bisa mengorganisasi diri dalam berbagai kelompok ideologis seperti yang ada dalam badan legislatif sebuah negara. Sekarang ini, ada delapan kelompok politik dalam Parlemen Eropa. Yang terbesar, Partai Rakyat Eropa yang berhaluan moderat kanan (dengan Partai Uni Demokratis Kristen pimpinan Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai tiang utamanya), diikuti oleh Aliansi Progresif Kaum Sosialis dan Demokrat, Kelompok Konservatif dan Reformis Eropa serta Aliansi Kaum Liberal dan Demokrat untuk Eropa (ALDE). Keputusan terbaru partai politik pimpinan Presiden Perancis Emmanuel Macron, En Marche, untuk bergabung dengan ALDE berpotensi membuatnya jadi blok kedua terbesar dalam lingkungan Parlemen Eropa, naik dari posisi keempat baru-baru ini, setelah Pemilu Mei 2019.
Di Polandia, Salvini bertemu dengan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, Menteri Dalam Negeri Brudziński serta Jarosław Kaczyński, pemimpin terkuat Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang akhir-akhir ini menjadi bagian kelompok Konservatif dan Reformis Eropa (ECR). ECR berpotensi runtuh ketika 18 Anggota Parlemen Eropa dari Partai Konservatif Inggeris (MEP) melepaskan diri pasca-Brexit. Ini menyebabkan PiS tidak bisa menjadi anggota sebuah kelompok dalam Parlemen Eropa. PiS tidak mungkin bergabung dengan Partai Rakyat Eropa. Soalnya, partai oposisi utama Polandia, yaitu Partai Platform Rakyat (Civic Platform) merupakan bagian kelompot itu. Akibatnya, kelompok baru pimpinan Salvini bisa menjadi pilihan menarik baginya.
Salvini sudah membujuk partai-partai populis Perancis dan Belanda untuk bergabung. Partai-partai itu adalah Partai Parade Nasional pimpinan Marine Le Pen (yang sebelumnya dikenal sebagai Fron Nasional) dan Partai Kebebasan pimpinan Geert Wilders. Penggabungan bakal menjadikannya kelompok ketiga terbesar di Parlemen Eropa sehingga memberinya kekuatan nyata untuk mempengaruhi legislasi Uni Eropa.
Partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán (Aliansi Sipil Hongaria) memang terus jadi bagian Partai Rakyat Eropa. Partai ini pernah menolak seruan untuk mengusir keluar Orbán karena pandangannya yang eurosceptik dan anti-imigrasi. Jurubicara Orbán, Zoltan Kovacs memuji rencana Salvini menciptakan aliansi partai yang populis:
"Poros Warsawa–Roma merupakan perkembangan luar biasa yang mempertautkan harapan-harapan yang agung. Saya ingin Eropa punya kekuatan politik yang sepadan dengan EPP. Poros Roma–Warsawa mampu memerintah, mampu memikul tanggung jawab sekaligus menentang imigrasi."
Bagaimanapun, Orbán tidak rela meninggalkan Partai Rakyat Eropa (EPP). Beberapa pengamat berteori bahwa dia cenderung bertahan dengan EPP. Soalnya, sebagai kelompok terkuat dalam Parlemen Eropa, kelompok itu bisa melindungi dia dari balas dendam para penentang pro-Uni Eropa.
Dalam peristiwa apapun, Salvini dan Orbán bersumpah hendak menciptakan "poros anti-imigrasi" yang bermaksud menandingi kebijakan pro-migrasi Uni Eropa. Tatkala bertemu di Milan 28 Agustus 2018 lalu, keduanya bersumpah untuk bekerja sama dengan Austria beserta negara-negara Kelompok Visegrad guna menentang kelompok pro-migrasi dari negara-negara Uni Eropa pimpinan Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Kelompok Visegrad mencakup Republik Cheko, Hongaria, Polandia dan Slowakia
Dalam sebuah konperensi pers bersama Salvini mengatakan:
"Hari ini mengawali perjalanan yang bakal berlanjut selama bulan-bulan mendatang bagi sebuah Eropa yang beragam untuk melakukan perubahan atas Komisi Eropa, kebijakan-kebijakan Eropa yang ditempatkan dalam pusat hak untuk hidup, bekerja, kesehatan, keselamatan, yang disangkal oleh semua kaum elit Eropa, yang didanai oleh [milioner dermawan Hongaria George] Soros yang direpresentasikan oleh Macron.
"Kita nyaris sampai pada titik perubahan historis tingkat benua. Saya heran karena kalangan kiri politik kelengar. Akibatnya, kini mereka hanya ada untuk menentang pihak-pihak lain. Mereka juga yakin bahwa Milan tidak boleh menerima presiden dari sebuah negara Eropa, seolah-olah kaum kiri punya otoritas untuk memutuskan siapa berhak bicara dan siapa tidak. Kemudian, mereka pun bertanya-tanya mengapa tidak seorang pun memilih mereka lagi.
"Inilah yang pertama dari rangkaian panjang berbagai pertemuan untuk mengubah nasib, bukan saja Italia dan Hongaria, tetapi seluruh benua Eropa."
Orbán kemudian menambahkan:
"Pemilu Eropa akan segera dilaksanakan. Dan banyak hal harus berubah. Saat ini, ada dua pihak di Eropa. Satu dipimpin oleh Macron yang mendukung migrasi massal. Pihak yang lain dipimpin oleh negara-negara yang ingin melindungi perbatasan negara mereka. Hongaria dan Italia termasuk pada pihak yang kedua.
"Hongaria memperlihatkan bahwa kita bisa menghentikan migran lewat darat. Salvini memperlihatkan bahwa kaum migran bisa dihentikan di laut. Kita berterimakasih kepadanya karena melindungi perbatasan negara-negara Eropa.
"Para migran harus dikirim pulang ke negara-negara mereka. Brussels mengatakan kita tidak boleh melakukan itu. Mereka juga mengatakan tidak mungkin menghentikan para migran lewat darat, tetapi kita bisa.
"Salvini dan saya, kami tampaknya mengalami nasib yang sama. Dia pahlawan saya."
Jerman dan Perancis menanggapi tantangan itu. Caranya dengan memperkuat komitmen mereka soal integrasi Eropa. Pada 10 Januari, Harian The Times di London melaporkan bahwa Merkel dan Macron dijadwalkan hendak menandatangani apa yang disebut sebagai Pakta Aachen (Aachen Treaty). Pakta itu "menyambut gembira era baru integrasi" dengan memaksakan pembentukan pertahanan bersama dan kebijakan luar negeri serta ekonomi dalam sebuah pakta 'kembar' yang belum ada sebelumnya yang dianggap sebagai bentuk awal masa depan Uni Eropa" Menurut Harian The Times:
"Kawasan di dua sisi perbatasan Perancis -Jerman akan didorong untuk membentuk 'Eurodistrik' (baca: kawasan Eropa) dengan jaringan air, listrik dan transportasi umum bersama. Berlin dan Paris akan menawarkan uang tunai untuk memberi insentif kepada daerah lintas perbatasan ini. Untuk itu, mereka bisa melibatkan rumah sakit bersama, rencana bisnis atau proyek lingkungan bersama. Beberapa pejabat menganggap percobaan ini sebagai cawan kecil bagi integrasi UE.
"Kedua negara akan melobi Jerman supaya mau menerima kursi tetap dalam Dewan Keamanan PBB bersama-sama dengan Perancis, AS, Cina, Rusia dan Inggris, sekutu-sekutu pemenang pada akhir Perang Dunia II.
"Perancis dan Jerman juga berniat hendak berbicara satu suara di Brussels, membangun posisi bersama sebelum konperensi tingkat tinggi (KTT) penting Eropa diselenggarakan supaya bisa membentuk blok dengan kekuatan yang lebih menentukan di panggung dunia. Pakta itu dirancang untuk mengisyaratkan bahwa Perancis dan Jerman menjunjung tinggi nilai-nilai multilateralisme pada masa ketika tatanan liberal global terancam. Presiden Macron dan Ny. Merkel sama-sama mengungkapkan frustrasi mereka akibat bangkitnya populisme dan nasionalisme, juga sikap Eropa yang ragu ketika menghadapi masalah seperti perubahan iklim dan massa migrasi ....
"Dokumen ringkas ditandatangani 22 Januari di Aachen, kota spa kuno Jerman dekat perbatasan dengan Belgia serta Belanda. Itu berarti dokumen penandatanganan itu akan diratifikasi oleh parlemen kedua negara pada hari ini.
"Lokasinya sarat dengan simbol. Aachen dikenal sebagai Aix-la-Chapelle dalam Bahasa Perancis. Ia adalah ibukota kekaisaran Frank dibawah kekuasaan Charlemagne dan bolak-balik diteruskan antara Jerman dan Perancis beberapa kali.
"Kutipan pakta Aachen yang baru yang bocor melukiskan adanya 'harmonisasi' regulasi bisnis serta kerja sama kebijakan ekonomi antarnegara, yang dipimpin oleh dewan pakar gabungan berbagai negara.
"Teksnya berisi tertanamnya keinginan Tuan Macron untuk memanfaatkan konsensus Franco-Jerman agar Uni Eropa bersatu menjadi kekuatan global yang lebih asertif.
"Kedua pemerintahan akan sepakat untuk menyelenggarakan "konsultasi teratur pada semua tingkat sebelum pertemuan-pertemuan penting Eropa dilaksanakan serta berusaha membentuk posisi bersama kemudian mengeluarkan pernyataan bersama.' Isu bersama itu menambahkan: 'Mereka akan memperjuangkan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang kuat dan efektif sekaligus memperkuat serta memperdalam persatuan ekonomi dan mata uang.
"Pakta meletakkan landasan kerja bagi dewan pertahanan dan keamanan Franco-Jerman yang bakal bertindak sebagai 'kelompok pengarah politik' sehingga masing-masing pihak bisa mempengaruhi keputusan pihak lain...Berkenaan dengan fron militer, pakta pun mengabadikan ambisi untuk membentuk sebuah "budaya dengan penyebaran bersama di luar negeri."
Pakta Aachen pasti menghadapi perlawanan besar-besar dari dalam negeri kedua negara. Di Perancis, yang baru saja diguncang oleh gerakan protes "jaket kuning," Marine Le Pen mengecam. Ia menganggap pakta sebagai diktat "yang tidak berimbang" dari Jerman. Di Jerman, Alexander Gauland, pemimpin partai anti-migrasi massal, Partai Alternative for Germany (AfG) melukiskan pakta kedua negara sebagai "erosi kedaulatan bangsa kita."
Partai AfD sendiri berbeda pendapat soal pendekatan terhadap Salvini. Para pemimpin senior partai itu memuji Salvini terkait dengan dukungannya bagi kedaulatan bangsa serta oposisinya terhadap migrasi massal. Namun, Alice Weidel, pemimpin AfD di Bundestag (baca: Parlemen Federal Jerman) justru mengkritik keras manajemen keuangan Pemerintah Italia.
"Roma menumpuk utang hampir 2,3 Triliun euro. Orang-orang kaya Italia sudah lama memindahkan asset mereka keluar negeri...
"Tatkala Uni Eropa menolak rancangan belanja Italia, Menteri Dalam Negeri Salvini menggerutu: "Tidak seorang pun akan ambil satu euro pun dari anggaran ini, dari kantong orang-orang Italia.' Dia jelas-jelas mengabaikan kenyataan bahwa Italia sejak lama tidak mampu membayar (utang) tanpa bantuan Uni Eropa. Bagaimana bisa anda menjual kepada masyarakat Eropa bahwa pada masa mendatang 400.000 sampai 500.000 warga Italia bakal pensiun dini dan juga bahwa harus ada pendapatan minimal serta pajak tetap? Inilah keuntungan dari sebuah negara makmur yang negara-negara anggota Uni Eropa lainnya tidak berani mimpikan.
"Aset rata-rata rumah tangga Italia adalah 240.000 euro (sekitar Rp 3, 8 miliar) sementara di Jerman rata-rata 66.000 euro (sekitar Rp 960 juta). Italia memberikan amnesti kepada para pengemplang pajak dan nyaris tidak mengakui pajak properti dan menetapkan pajak warisan yang menggelikan. Sebaliknya, negeri itu mengandalkan solidaritas Eropa atau Bank Sentral Eropa untuk menunda utangnya. Jerman sekali lagi bakal menjadi jurubayar. Orang-orang Roma ini gila!"
Kanselir Austria Sebastian Kurz pun sepakat. Dia menulis twit:
"Saya tidak tahu soal proposal anggaran yang #Italia ajukan kepada #Brussels. Kami pasti tidak akan bayar #utang dan janji-janji Pemilu pihak lain yang populis.
"Sedikitnya, sejak #krisis Yunani, jadi jelas bahwa utang yang berlebihan itu berbahaya. Selain itu, rakyat yang secara sosial lemah dan miskin membayar harga paling tinggi untuk kebijakan ini. Karena itu, kami akhirnya menghentikan #kebijakan utang piutang di Austria serta melaporkan anggaran yang surplus kepada Brussels.
"Kami, karena itu berharap Pemerintah Italia mematuhi aturan-aturan yang ada. Kriteria Maastricht diterapkan bagi semua negara."
Salvini pertama-tama mempromosikan pemikiran tentang jaringan partai nasionalis Eropa, Juli 2018 lalu, setelah Partai Liga pimpinannya membentuk pemerintahan koalisi dengan mantan pesaing utamanya, Gerakan Lima Bintang (Five Star Movement ---M5S) yang anti-pemerintah.
"Supaya menang, kita harus menyatukan Italia. Kini, kita harus menyatukan Eropa. Saya berpikir soal Liga para Liga Eropa, dengan mengantarkan bersama-sama semua gerakan yang bebas dan berdaulat yang ingin membela bangsa dan perbatasan negara mereka."
Salvini kini bekerja berdasarkan program 10 poin bersama yang belum sepenuhnya dirumuskan. Dalam sebuah konperensi pers bersama di Warsawa, dia menjelaskan:
"Saya usulkan kepada Pemimpin PiS Jarosław Kaczyński. Dan saya berniat untuk usulkan kepada pihak-pihak lain, sebuah pakta untuk Eropa, sebuah kontrak dengan komitmen tertentu, sebuah platform 10 poin yang berbasiskan model kontrak yang kami tanda tangani di Italia. Kesepakatan ini memungkinkan kami untuk mengatasi berbagai perbedaan antarpartai, geografis dan tradisi budaya. Saya suka ada aliansi bersama antara negara-negara yang ingin menyelamatkan Eropa. Sasaran ini harus menjadi yang pertama dan terpenting dalam Parlemen Eropa selanjutnya...
"Kami mengusulkan program bersama yang akan ditawarkan kepada partai dan bangsa lain di Eropa yang dibuat berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, keamanan, keluarga, akar Kristen Eropa---tema-tema itu sudah ditentang oleh beberapa pihak di Brussels...
"Kita sudah memulai sebuah perjalanan ide dalam sebuah Parlemen Eropa yang bakal berbeda dari dua negara pemonopoli (duopoly) sosialis moderat yang selalu menguasai Eropa...Hanya ada satu hal yang pasti saya yakini soal Pemilu Eropa. Yaitu bahwa kaum sosialis dan komunis bakal selalu lebih kurang di Brussels. Soalnya, mereka sudah cukup banyak merusak...
"Jika ingin mengubah Uni Eropa, kita harus ambisius --- berpikir besar. Tujuan kita adalah supaya bisa hadir di semua negara Eropa dan bekerja dengan kekuatan-kekuatan pendamba kedaulatan...Saya tahu ada kepentingan dalam banyak negara untuk berubah. Ini kesempatan bersejarah: inilah waktunya untuk menggantikan poros Franco-Jerman dengan aliansi Italia – Polandia."
Soeren Kern adalah Mitra Senior Fellow Lembaga Kajian Gatestone Institute yang berbasis di New York.