• "Saya benar-bena sangat berbeda pendapat dengan orang-orang sayap kiri ini yang melakukan segala-galanya untuk memisahkan fundamentalisme dari Islam. Islam sudah diradikalisasi selama 50 tahun. Pada pihak kaum Shiah, ada Imam Khomeini dan revolusi Islamnya. Di kalangan dunia Sunni, ada Arab Saudi yang menggunakan sumberdayanya yang sangat besar untuk mendanai penyebarluasan fanatisme Wahabi ini. Tetapi evolusi historis ini terjadi di dalam Islam, bukan di luar Islam. Tatkala orang-orang dari Negara Islam itu menyerang, mereka melakukannya sambil meneriakan 'Allahu Akbar.' Jadi bagaimana bisa kita kemudian mengatakan bahwa hal ini tidak ada sama sekali dengan Islam? Harus dihentikan."--- Salman Rushdie, pengarang Novel The Satanic Verses, yang sudah dikejar-kejar untuk dibunuh oleh kaum Muslim ekstremis selama 30 tahun.

  • Penduduk Kota Satelit Mée-sur-Seine, Paris mengeluh bahwa suara sholat dari sebuah masjid sangat keras terpancar lewat pengeras suara luar ruangan tepat setelah tengah malam, tiap malam selama Ramadan. "Pengeras suara digunakan bagi banyak kaum beriman yang sholat di tepi jalan karena masjidnya terlampau kecil," tulis Le Parisien. Mourad Salah, seorang pemimpin lokal mengatakan dewan kota yang pantas dikecam akibat suara bising itu karena tidak memberikan masjid yang lebih besar bagi kaum Muslim: "Bola ada di tangan di tangan walikota. Sampai kami mendapatkan tempat sholat yang pantas namanya, dengan daya tamping yang lebih besar, maka persoalannya bakal sulit."

  • Sebuah petisi daring bertajuk---"Wanita: Spesies yang terancam di Jantung Paris" diluncurkan. Petisi tersebut menuduh Walikota Paris, Anne Hidalgo membiarkan sebagian besar kota menjadi kawasan larangan bepergian bagi kaum wanita. Setiap malam, ratusan migran Afrika dan Timur Tengah berbaris sepanjang trotoar sehingga menjadi menakutkan bagi para wanita yang berjalan dari Stasiun Kereta Api Gare du Nord dan Gare de l'Est menuju rumah mereka, urai petisi tersebut. Teriakan, "perempuan jalang" dan "pelacur jorok" umum terdengar di sana.

1 Juni: Saber Lahmar, 48 tahun, seorang warga Aljazair yang sudah menetap di Bordeaux sejak dibebaskan dari Penjara Guantanamo 2009 lalu didakwa "terkait dengan teroris" serta ditahan sebelum perkaranya disidangkan. Dia diduga menyediakan bantuan keuangan, logistik dan doktrin bagi para jihadi Prancis yang berencana bepergian ke Irak dan Suriah. Lahmar ditangkap di Bosnia pada 2001 lalu karena tuduhan berkomplot hendak membom Kedutaan Besar Amerika di Sarajevo. Nopember 2008, Hakim Distrik AS Richard J. Leon memerintahkan agar Lahmar dibebaskan dari Guantanamo karena tidak ada alasan memadai untuk menahannya. Desember 2009, Robert C. Kirsch, seorang pengacara Perusahaan Hukum WilmerHale, yang mewakili Lahmar di Pengadilan Federal mengatakan" "Kami berterimakasih atas keberanian dan kemurahan hati masyrakat dan Pemerintah Prancis dan untuk upaya yang terus berlangsung dari Presiden Obama...yang bakal memberikan kepada Lahmar kesempatan untuk membangun kembali hidupnya di Prancis."

1 Juni. Sekelompok intelektual kenamaan menuduh pihak berwenang Prancis menutup-nutupi kasus pembunuhan seorang wanita Yahudi, 4 April oleh tetangga Muslimnya. Kobili Traoré, seorang Muslim dari Mali berusia 27 tahun, menyiksa Sarah Halimi 66 tahun, kemudian melemparkannya dari lantai tiga apartemen sang korban. Media massa mengecam Kantor Jaksa Paris karena menghapus tuntutan kejahatan karena benci (hate crime) dari rancangan dakwaan terhadap Traoré. Para intelektual itu mengutip sebuah rekaman insiden yang dibuat oleh tetangga lainnya. Dalam rekaman itu, Traoré terdengar meneriakan "Allahu Akbar" serta memaki Halimi sebagai "Yahudi jorok" langsung ke wajah korban. Sejumlah pengamat meyakini pihak berwenang menutup-nutupi kasus pembunuhan Halimi guna mencegah kasus itu justru bisa membantu kampanye presidensial Le Pen.

2 Juni. Walikota Nice, Christian Estrosi, melarang Noorassur, sebuah broker asuransi setempat untuk menggantungkan papan petunjuk bertuliskan, "Keuangan Islami" karena tulisan tersebut "sangat berisiko mengganggu tata tertib publik." Estrosi mengatakan papan penunjuk itu ditempatkan dekat Promenade des Anglais, tempat serangan jihadi tanggal 14 Juli lalu terjadi. Dikatakannya bahwa ada risiko bagi staf dan pelanggan. Para pelintas tempat itu bisa melihat tanda itu sebagai suatu provokasi. Pendiri Noorassur, Sonia Mariji, menggugat pihak kotamadya. "Keuangan Islam itu bukannya tidak sesuai dengan Republik," urainya. "Saya adalah buah dari (sistem) Republik." Pengacaranya menuduh Estrosi "tengah menyampaikan ide bahwa keuangan Islam itu terkait dengan terorisme kaum Islam radikal."

6 Juni. Farid Ikken, seorang warga Aljazair berusia 40 tahun menyerang seorang polisi di depan Katedral Notre Dame, Paris. Jurubicara Pemerintah Christophe Castaner mengatakan, serangan dengan palu itu merupakan "aksi terpisah." Belakangan Ikken didakwa dengan "upaya pembunuhan yang berkaitan dengan sebuah organisasi teroris." Jaksa François Molins mengatakan bahwa Ikken diradikalisasi melalui propaganda Negara Islam (ISIS) yang dia temukan di internet. Molins juga mengukuhkan bahwa Ikken yang membuat video janji setia kepada Negara Islam adalah mantan wartawan yang secara legal berdiam di Prancis sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan disertasi doktoralnya.

(Foto oleh Pascal Le Segretain/Getty Images)

8 Juni. Dalam wawancaranya dengan L'Obs, pengarang India warganegara Inggris Sir Salman Rushdie mengecam para pemimpin Eropa karena menolak melihat kenyataan seputar asal muasal jihadisme. Salman Rushdie sendiri adalah sasaran hukuman mati karena dugaan penghujatan agama dalam novel best seller-nya, The Satanic Verses (Ayat-ayat Setan). Dalam wawancara itu dia mengatakan;

"Saya benar-bena sangat berbeda pendapat dengan orang-orang sayap kiri ini yang melakukan segala-galanya untuk memisahkan fundamentalisme dari Islam. Islam sudah diradikalisasi selama 50 tahun. Pada pihak kaum Shiah, ada Imam Khomeini dan revolusi Islamnya. Di kalangan dunia Sunni, ada Arab Saudi yang menggunakan sumberdayanya yang sangat besar untuk mendanai penyebarluasan fanatisme Wahabi ini. Tetapi evolusi historis ini terjadi di dalam Islam, bukan di luar Islam. Tatkala orang-orang dari Negara Islam itu menyerang, mereka melakukannya sambil meneriakan 'Allahu Akbar.' Jadi bagaimana bisa kita kemudian mengatakan bahwa hal ini tidak ada sama sekali dengan Islam? Harus dihentikan."

11 Juni. Tiga pria lagi didakwa terlibat memasok senjata yang digunakan oleh Karim Cheufri untuk membunuh perwira polisi Xavier Jugelé di Paris, 20 April lalu. Seluruhnya empat terduga didakwa secara langsung dan tidak langsung membantu Cheufri yang ditembak mati setelah membunuh Jugelé dan membunuh dua polisi lainnya di Champs-Elysées.

13 Juni. Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggeris Theresa May mengumumkan rencana aksi anti-teror untuk menghapus propaganda jihadi dari internet. Rencana aksi mencakup upaya untuk menyelidiki kemungkinan diberlakukannya hukuman legal terhadap perusahaan media sosial jika mereka gagal menghapus isi yang tidak bisa diterima dari jaringan media mereka.

14 Juni. Walikota Mandelieu-La-Napoule, Henri Leroy, meminta rangkaian tokoh pakaian Hennes & Mauritz (H&M) untuk melarang tenaga penjual tokonya mengenakan kerudung kepala ala Islam. Dikatakannya, dia menerima keluhan berulangkali dari orang-orang yang berbelanja serta warga lokal yang "malu karena pakaian yang bernuansa agama dari para karyawan anda." Ditambahkannya: "Saya pikir perlu mengingatkan anda bahwa kotamadya terikat pada nilai-nilai Republik dan pada netralitas agama." Feïza Ben Mohamed, seorang calon dari Pemilu lokal di bagian Alpes Maritimes menuduh Leroy "Islamophobia" (benci terhadap Islam) dan tengah terlibat dalam sebuah "polemik yang memalukan."

18 Juni. Marine Le Pen, pemimpin Partai Nasional yang anti-Uni Eropa dan anti-imigrasi memenangkan satu kursi di parlemen untuk pertama kalinya. Secara keseluruhannya, partainya memenangkan hanya 8 kursi dalam 577 kursi Dewan Nasional, sehingga menghancurkan haarapannya untuk menjadi oposisi utama terhadap Presiden Emanuel Macron. Le Pen mengecam sistem Pemilu Prancis dan menyerukan perlunya representasi proporsional. "Ini skandal bahwa partai kami yang memenangkan 7.6 suara dalam putaran pertama Pemilu presiden dan tiga juta lebih dalam putaran kedua, tidak bisa membentuk sebuah kelompok dari parlemen Prancis," katanya.

19 Juni. Adam Lofti Djaziri, seorang jihadi 31 tahun dari kawasan pinggiran kota Argenteuil, Paris, tewas terbunuh ketika membenturkan mobilnya yang bermuatan senjata api serta kaleng (canister) gas kepada sebuah mobil polisi di Champs-Elysées. Polisi mengatakan Djaziri berniat menggunakan kendaraannya menjadi bom mobil jika gagal meledak. Tidak seorang pun terluka dalam serangan tersebut. Tepat sebelum melancarkan serangan Djaziri mengirim surat elektronik kepada keluarganya mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Suriah tapi dihentikan untuk melakukannya demikian "oleh orang-orang murtad yang melawan Negara Islam." Belakangan terungkap bahwa meski sudah masuk dalam daftar pengawasan terhadap jihadi, Djaziri secara syah diijinkan untuk membeli senjata api.

20 Juni. Seorang pengemudi truk Polandia tewas setelah menabrak bagian belakang truk (di depannya) yang dihentikan secara mendadak oleh para migran di jalan tol dekat Calais. Insiden maut itu terjadi karena para migran tersebut menempatkan penghambat yang terdiri dari batang kayu serta barang-barang yang besar lainnya supaya tiga truk yang sedang menuju Inggris memperlambat jalannya, sebagai upaya untuk bisa melompat ke atas truk-truk tersebut. Empat migrant---dua orang Afghanistan dewasa serta dua anak-anak Eritrea---dituduh membunuh manusia, mengganggu lalulintas sekaligus membahayakan jiwa manusia. Menteri Dalam Negeri Polandia, Mariusz Blaszczak lalu meminta pihak berwenang Prancis untuk "mengambil tindakan guna menjami keamanan para sopir truk Polandia di kawasan Calais."

22 Juni. Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron memperkenalkan legislasi baru anti-terorisme yang bakal memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pihak berwenang untuk bertindak melindungi sebuah kegiatan atau lokasi yang diperhitungkan berisiko mendapatkan serangan, tanpa pertama-tama harus berupaya mendapatkan ijin dari pengadilan. Rancangan undang-undang juga mengijinkan agar masjid-masjid yang dianggap mempromosikan ekstremisme ditututp hingga enam bulan. Perdana Menteri Edouard Philippe membantah bahwa legislasi baru itu menghantam "prinsip keseimbangan yang tepat" antara menghormati kebebasan sekaligus menerapkan keamanan. Berbagai kelompok kanan termasuk Amnesty International serta Human Rights Watch mengatakan legislasi itu bakal abadi dalam kekuasaan hukum yang keras yang diijinkan karena keadaan darurat, yang terjadi sejak serangan jihadis Nopember 2015 di Paris.

22 Juni. Pengadilan khusus anti-terors di Paris menjatuhkan hukuman penjara kepada 18 anggota jaringan jihadi antara satu hingga 28 tahun penjara karena melancarkan serangan dengan granat atas toko bahan makanan Yahudi di kota satelit Paris, Sarcelles, September 2012. Nama kelompok itu "Cannes-Torcy cell," diberi sesuai dengan nama kota-kota tempat para anggotanya berbasis. Mereka dituduh merencanakan sejumlah serangan lain sebelum jaringan itu terungkap pada 2012 lalu. Selama pemeriksaan di pengadilan khusus anti-teror, sel itu dijelaskan sebagai "tautan yang hilang" (missing link) antara Mohamad Merah, seorang militan Al-Qaeda yang memproklamasikan diri sendiri ---pembunuh tiga bocah Yahudi serta seorang guru mereka dalam sebuah serangan di Toulouse pada 2012 lalu. Jaringan itu pula yang menyerang ruang konser Bataclan, Nopember 2015 lalu.

22 Juni. Penduduk Kota Satelit Mée-sur-Seine, Paris mengeluh bahwa suara sholat dari sebuah masjid sangat keras terpancar lewat pengeras suara luar ruangan tepat setelah tengah malam, tiap malam selama Ramadan. "Pengeras suara digunakan bagi banyak kaum beriman yang sholat di tepi jalan karena masjidnya terlampau kecil," tulis Le Parisien. Mourad Salah, seorang pemimpin lokal mengatakan dewan kota yang pantas dikecam akibat suara bising itu karena tidak memberikan masjid yang lebih besar bagi kaum Muslim: "Bola ada di tangan di tangan walikota. Sampai kami mendapatkan tempat sholat yang pantas namanya, dengan daya tamping yang lebih besar, maka persoalannya bakal sulit."

23 Juni. Lima jihadi dijatuhi hukuman penjara seluruhnya 25 tahun di penjara karena berkaitan dengan Negara Islam. Para pria itu, yang semuanya dalam usia 20-an, direkrut oleh Omar Diaby, seorang warga Prancis keturunan Senegal yang dikenal karena menyalurkan para pejuang itu menuju ke Suriah. Ali Abzouzi dan Luck Mandritta dijatuhi hukuman penjara 6 hingga 8 tahun di penjara berturut-turut. Keduanya menghabiskan waktu beberapa bulan di Suriah pada 2013 dan 2014. Dua pria lainnya, Cedric Belly dan David Assila diberikan hukuman empat di penjara, termasuk dua tahun hukuman yang tertunda karena berupaya bergabung dengan organisasi lainnya. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Magomed Bagaiev karena membantu seorang wanita mempersiapkan diri untuk pergi ke Suriah. Diaby juga dikenal sebagai Omar Omsen, diyakni telah merekrut sekitar 50 jihadi Prancis untuk bertempur di Suriah.

24 Juni. Menteri Dalam Negeri Gerard Collomb menolak menerima telepon dari lembaga amal untuk membangun sebuah kamp migran baru di pelabuhan bagian utara Calais, tempat ratusan migran kembali berkumpul dengan harapan bisa menyeberangi Terowongan Inggris menuju Inggris. Pada Oktober 2016, pihak berwenang Prancis membuldozer sebuah kamp migran yang terkenal dengan nama "The Jungle," (Hutan Belantara), tetapi lembaga-lembaga pemberi bantuan mengatakan sekitar 400-600 migran kini tidur di jalanan yang keras. Collomb mengatakan; "Kita tidak ingin membangun sebuah tempat berkumpul di mana jumlah mereka bakal meledak besar hingga mencapai 7.000 dalam waktu sekian lama. Itu tidak bisa diterima, baik bagi para migran, para penduduk Calais serta untuk kehidupan ekonomi."

26 Juni. Sebuah petisi daring bertajuk---"Wanita: Spesies yang terancam di Jantung Paris" diluncurkan. Petisi tersebut menuduh Walikota Paris, Anne Hidalgo membiarkan sebagian besar kota menjadi kawasan larangan bepergian bagi kaum wanita. Setiap malam, ratusan migran Afrika dan Timur Tengah berbaris sepanjang trotoar sehingga menjadi menakutkan bagi para wanita yang berjalan dari Stasiun Kereta Api Gare du Nord dan Gare de l'Est menuju rumah mereka, urai petisi tersebut. Teriakan, "perempuan jalang" dan "pelacur jorok" umum terdengar di sana. Petisi diluncurkan oleh seorang wanita bernama Laurence yang mengatakan:

"Sebagai wanita anda mulai menggunakan langkah-langkah defensif. Anda tidak bisa pergi sana-sini. Rute-rute perjalanan tertentu harus dihindari. Anak-anak anda antar ke sekolah lewat jalan lain. Saya tidak lagi bisa pergi ke toko rokok langganan dan sejumlah kafe karena mendadak hanya laki-laki yang berada di sana. Terpaksa saya harus meminta secara sopan penjual narkoba remaja di serambi rumah saya supaya minggir agar saya bisa berjalan menuju pintu depan rumah saya...Anda membiasakan diri untuk beralih pandang dari aliran air kencing dan genangan ludah ...untuk membungkukan kepala...untuk berjalan sendirian...untuk merasa takut, sangat, sangat takut karena anda berani berbicara soal keadaan jorok ini."

Pierre Liscia, seorang anggota dewan yang konservatif mengatakan bahwa para pejabat kota prihatin situasi tanpa hukum yang kacau balau itu menghancurkan permintaan Paris untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2024:

"Yang menjadi sinismenya adalah bahwa bulan lalu operasi bersih-bersih secara besar-besaran dilancarkan ketika komite Olimpiade datang berkunjung untuk melakukan inspeksi sebelum pertandingan. Kala itu, mereka memindahkan 1.600 orang dalam waktu 24 jam. Saya lihat ini menjijikan karena kantor walikota bertindak hanya kalau mendapatkan perhatian dari media."

Walikota Hidalgo berkali-kali menolak bahwa ada no-go zones, kawasan larangan bepergian di Paris. Karena itu, pada Januari 2015 lalu dia mengancam untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Fox News karena "merusak kehormatan Kota Paris" setelah stasiun televisi itu melaporkan ada kawasan-kawasan seperti itu.

27 Juni. Proses pengadilan dimulain terhadap Beatice Huret, 45, mantan pendukung Partai Fron Nasional yang anti-imigrasi Prancis karena membantu menyelundupkan migran Iran kekasihnya sepanjang Terowongan Inggeris menuju Inggris. Huret bertemu Mokhtar, 37 tahun ketika menjadi sukarelawan di kamp migran "Hutan Belantara" yang kini dihancurkan, di Calais. Juni 2016 dia membeli sebuah perahu kecil seharga 1.000 euro (sekitar Rp 15 juta) yang digunakan oleh Mokhtar dan dua sahabatnya untuk menyeberangi Terowongan. Perahu kecil itu terbalik dalam perjalanan tetapi ketiga pria itu tiba dengan selamat setelah diamankan oleh penjaga pantai Inggris. Selanjutnya, Huret pun ditangkap. Dia didakwa sebagai bagian dari jaringan penyelundup migran. Semenjak itu, pasangan itu melanjutkan mereka. Huret pun secara teratur mengunjungi Mokhtar di kota Sheffield, sebuah kota kecil di utara Inggeris, tempat dia mendapatkan surat ijin bekerja. Huret, yang sudah mempunyai seorang anak berusia 19 tahun mengatakan, "Saya siap memberikan hidup saya baginya. Satu-satunya hal yang menganggu saya adalah bahwa saya tidak lama lagi bisa melihat Mokhtar jika saya masuk penjara."

27 Juni. Walikota Lorette, Gerard Tardy, melarang burkini dan pakaian Muslim lainnya dikenakan di kolam renang luar ruangan baru di kota itu. Aturan itu mengatakan:

"Monokini, burkini, kerudung yang menutup separuh kepala atau yang sepenuhnya menutup wajah seseorang atau campuran dari kedua jenis pakaian tersebut, dilarang dikenakan di pantai. Pelanggaran apapun terhadap ketentuan ini menyebabkan para pelanggar bakal dikeluarkan langsung secara paksa dari sana (mungkin berlangsung sepanjang musim untuk berenang) oleh petugas keamanan, ataun jika perlu, oleh polisi."

Aldo Oumouden, jurubicara sebuah masjid di Saint Étienne, menanggapi:

"Prancis adalah negara multikultur. Pelarangan pemakaian kerudung di fasilitas ini adalah serangan terhadap kebebasan pribadi kaum Muslim yang bahkan tidak bisa membedakan antara burkini dan jilbab. Bagaimana bisa jilbab menjadi agresif dan berbahaya bagi penduduk? Dia tidak memunculkan persoalan kesehatan dan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Tidakkah Walikota Tardy menyadari bahwa keputusan ini bakal semakin jauh memberikan stigma kepada umat Muslim? Ini bukan saja tidak perlu tetapi juga menghancurkan keharmonisan masyarakat (community)."

28 Juni. Human Rights Watch (Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia--HRW) mengatakan legislasi kontra-terorisme baru yang diluncurkan Pemerintah Prancis bakal makin memperbesar prasangka terhadap umat Muslim. Presiden Emmanuel Macron ingin legislasi baru itu mengganti kekuatan darurat sementara yang ada sejak para jihadi menyerang Paris pada 2015 lalu. HRW mengatakan:

"Seperti dikatakan dalam teksnya, hukum bisa, misalnya, digunakan secara sewenang-wenang untuk melarang penyelenggaraan pertemuan yang membahas pemikiran atau konsep-konsep teologis yang berkaitan dengan interpretasi Islam yang konservatif seperti Salafisme, tidak peduli apakah ada hubungannya dengan aktivitas kejahatan yang dapat diperlihatkannya. Perumusan undang-undang yang buruk yang agaknya hanya mengarah kepada penutupan tempat-tempat ibadah Muslim bakal juga membantu menyebabkan retorika dan prasangka anti-Muslim berkembang merata dalam masyarakat yang lebih luas."

29 Juni. Walikora Chevigny-Saint-Sauveur, Michel Rotger, melarang menu makanan halal disajikan di kantin-kantin sekolah. "Berdasarkan prinsip sekularisme, satu menu diusulkan. Tidak ada makanan pengganti yang disajikan kecuali dalam kasus alergi makanan," urainya. "Saya menerapkan rekomendasi dari Asosiasi Para Walikota Prancis (AMF)," tambahnya lagi. AMF baru-baru ini menerbitkan panduan untuk "praktek sekular terbaik" yang mengkritik "penyajian menu makanan yang dikuasai kelompok agama tertentu (denominational menus) di kantin-kantin. "Kami mengecam praktek itu sehingga dengan demikian anak-anak bisa makan apa saja dan bahwa apa yang disajikan itu seimbang," urai Rotger. "Terlalu banyak buang-buang makan dan karena itu kami akan mengajar mereka untuk makan daging, entah itu daging sapi atau daging babi." Menghadapi peraturan itu, kelompok-kelompok Muslim sudah bersumpah untuk melawan larangan itu di pengadilan.

30 Juni. Sebuah aplikasi bebas bergerak baru (mobile app) bertajuk "No-Go Zone" (Kawasan Tidak Boleh Bepergian) muncul dalam Google App Store. Aplikasi itu memperingatkan orang jika berada di kawasan tidak boleh bepergian di Paris sekaligus sedikit mengingatkan orang untuk berhati-hati terhadap pencurian dan serangan seksual di kota. Aplikasi itu menjelaskan; "Entah anda sedang berdiam di tempat yang tidak dikenal, sedang mencari tempat aman untuk tinggal, dalam perjalanan menuju tempat tertentu maka Kawasan Tidak Boleh Bepergian memberikan kemungkinan pada anda untuk mengurangi risiko diserang, mengalami pencurian, perundungan atau diperlakukan secara tidak sopan.

Soeren Kern adalah Mitra Senior Gatestone Institute yang berbasis di New York.

Topik Terkait:  Perancis
Recent Articles by
terima informasi terbaru lewat email: berlangganan secara gratis kepada gatestone institute kiriman daftar.

id